Informasi Produk

Deskripsi Produk

Indonesia adalah salah satu dari lima negara pemasok pelaut terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,5 juta pelaut bersertifikat aktif. Namun di balik angka megah ini, terdapat realitas pahit: ratusan ribu pelaut Indonesia berangkat ke kapal-kapal asing tanpa kepastian hukum yang memadai.

Buku ini hadir sebagai jawaban akademis sekaligus peta jalan reformasi. Melalui analisis yuridis yang mendalam, penulis membedah dualisme regulasi yang menjadi akar masalah: di satu sisi, Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran mendefinisikan pelaut sebagai awak kapal dalam rezim hukum maritim; di sisi lain, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengategorikan mereka sebagai pekerja migran. Dua payung hukum yang bertabrakan ini melahirkan kekosongan perlindungan yang nyata.

Dengan merujuk pada Maritime Labour Convention (MLC) 2006 — yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 15 Tahun 2016 — buku ini memetakan kesenjangan antara komitmen internasional dan praktik hukum domestik. Penulis mengajukan argumen yang terstruktur: harmonisasi regulasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warganya di luasnya samudera.

Buku ini wajib dibaca oleh akademisi hukum, praktisi hukum maritim, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang peduli terhadap nasib jutaan pelaut Indonesia.